Menjadi Birokrat yang Membangun

Birokrat adalah istilah bagi orang-orang yang bekerja di birokrasi. Sementara birokrasi adalah lembaga pemerintah yang mengurusi administrasi untuk menjalankan roda pemerintahan sekaligus pelayanan publik. Dari berbagai sumber diketahui bahwa istilah Birokrasi berasal dari kata Biro yang berarti Meja (bahasa Perancis: bourrée) dan Kratein yang berarti Pemerintahan. Lalu istilah itu digunakan untuk menamai lembaga-lembaga pemerintah dengan orang-orang yang sering bekerja di balik meja. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Birokrat diartikan sebagai orang yang bertindak secara birokratis atau seorang yang menjadi bagian dari birokrasi.

 

Michael G. Roskin menyebut birokrasi sebagai organisasi berskala besar yang terdiri atas para pejabat yang diangkat, dimana fungsi utamanya adalah untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh para pengambil keputusan. Dengan demikian sepatutnya dipahami bahwa birokrat adalah orang-orang yang bekerja dibawah arahan para pemimpin pemerintahan untuk menerjemahkan kebijakan dan keputusan mereka.

 

Namun demikian birokrasi dijalankan diatas rel yang bernama konstitusi dan aturan-aturan lain yang menjadi turunannya. Terdapat standar prosedur yang mengatur tata laksananya, meski kreativitas dan inovasi sangat dibutuhkan untuk mencapai kinerja maksimal sepanjang tak keluar dari rel yang sudah ditetapkan.

 

Karakteristik birokrasi menurut Max Weber adalah:

1. Organisasi yang disusun secara hirarkis
2. Setiap bagian memiliki wilayah khusus
3. Pelayanan publik terdiri atas orang-orang yang diangkat, bukan dipilih, berdasarkan kualifikasi kemampuan, jenjang pendidikan, atau pengujian.
4. Pelayan publik menerima gaji berdasarkan posisi.
5. Pekerjaan merupakan jenjang karir.
6. Para pekerja tidak memiliki kantor mereka.
7. Setiap pekerja dikontrol dan harus disiplin.
8. Promosi didasarkan atas penilaian atasan.

 

Kenyataan di lapangan memang selalu unik mengingat poin nomor 5 yang sering tidak berjalan ideal bahkan diabaikan untuk posisi Kepala Daerah dan Presiden yang terbuka untuk orang dari luar birokrasi. Baiklah, kita parkirkan dulu soal kenyataan di lapangan itu untuk menjernihkan kepala tentang hakikat birokrat.

 

Apakah birokrat harus patuh kepada pimpinan? Ya. Berdasarkan defenisi birokrat dan aturan kepegawaian, demikianlah hakikatnya. Apakah pemimpin selalu benar? Tidak. Mengingat bahwa pemimpin adalah manusia biasa, sangatlah terbuka kemungkinan pemimpin keliru, apakah dalam kategori lalai atau sengaja. Menggunakan barometer apa? Tentunya peraturan yang berlaku, mulai dari Undang-undang Dasar 1945 hingga perturan terrendah seperti Surat Keputusan di setiap level hirarki.

 

Dapat kita simpulkan bahwa birokrat tunduk kepada pimpinan, dan pimpinan tunduk kepada peraturan, dimana peraturan merupakan produk kedaulatan rakyat. Dengan demikian, birokrat sejatinya tunduk pada peraturan (secara tidak langsung kepada rakyat) dan berlaku absolut jika suatu waktu pimpinan mengabaikan atau menabrak peraturan.

 

Femomena terakhir ini yang sering diperbincangkan dan mendorong reaksi-reaksi kritik bahkan “pemberontakan”. Fenomena pemimpin melanggar aturan banyak ditemui di lapangan sehingga menghasilkan ketidakpercayaan bawahan, masyarakat, hingga melahirkan pemeo dan stigma seakan-akan birokrasi itu bobrok yang selalu menyalahgunakan wewenang dan korup.

 

Apakah seluruh birokrat jelek jika birokrasi bobrok? Tidak juga. Selalu ada orang-orang baik yang punya kemampuan kerja di setiap kelompok-kelompok yang dikonotasikan buruk bahkan di dalam gerombolan bandit sekalipun. Orang-orang yang mungkin sangat minoritas ini biasanya terbagi dalam dua golongan. Golongan yang terkesan diam dan menjalankan tugasnya dengan baik dan golongan yang terkesan pemberontak dengan suara-suara kritiknya. Bagaimanakah birokrat yang ideal?

Kembali ke fitrahnya, bahwa birokrat adalah orang yang bekerja bagi birokrasi dan digaji oleh organisasi pemerintah. Birokrat haruslah menjalankan visi dan misi organisasi, menerjemahkan kebijakan pimpinan melalui program dan kegiatan. Birokrat adalah bagian dari birokrasi. Tidak bisa diingkari. Berikut ini beberapa iustrasi yang mungkin kita pikir berbeda kasus.

 

Dalam sebuah kelompok manusia di benua antah berantah terdapatlah kelompok suku Putih dan suku Hitam. Suku Putih mempunyai tradisi tertentu. Demikian pula halnya dengan suku Hitam. Apa yang terjadi jika seorang dari suku Putih ternyata menolak tradisi kelompoknya? Bagaimana jika ia menjelek-jelekkan suku Putih dan mengata-ngatai pemimpinnya?

 

Bagaimana pula jika seorang umat kepercayaan A ternyata tidak percaya pada ajaran agamanya, lalu menyebarkan penolakan terhadap agamanya dan melecehkan pemimpinnya sementara ia masih tetap menganut agama tersebut?

 

Lalu apa pandangan kita terhadap seorang pemain klub olahraga X ternyata tidak sepenuh hati mencintai klubnya. Diam-diam ia memfavoritkan klub Y yang notabene adalah rival klub X. Di warung-warung kopi tempat ia biasa nongkrong, ia kerap mengolok-olok klubnya sendiri dan berlagak seakan pendukung klub Y.

 

Apakah pemimpin suku Putih, ahli agama A, dan manajer klub X malaikat tak bercacat? Saya pikir Anda akan menjawab: Tidak. Apakah seorang dari masing-masing kelompok tidak berhak untuk berbeda pandangan dan keyakinan dengan para pemimpinnya? Kita tahu jawabnya: Berhak. Jika demikian, bagaimana harusnya tiap anggota kelompok itu bersikap jika terdapat ketidaksesuaian? Tentu sangat variatif tergantung konteks masalahnya, tetapi secara umum, tugas utama anggota kelompok adalah melaksanakan ritual dan peran yang sudah diatur masing-masing kelompok. Selalu ada mekanisme untuk pelaporan, saran dan musyawarah di setiap kelompok. Jika memang hal yang menjadi perdebatan adalah hal fundamental yang merupakan doktrin, maka tentunya keturunan suku Putih lebih baik keluar dari lingkungannya, anggota agama A keluar dari agamanya dan pemain klub X pindah ke klub Y. Jangan karena alasan nafkah dan hidup ia tetap bertahan di dalam namun menjadi perongrong dan akhirnya memberikan sumbangsih kinerja yang sangat minim. Johannes Cornelis Princen, sang pejuang HAM itu, dianggap pengkhianat oleh Belanda karena ia membelot membela pejuang Indonesia. Kendati demikian, Princen jauh lebih terhormat sebagai manusia dengan memilih keluar dari kesatuannya untuk menuruti suara hatinya.

 

Trus, apa kaitannya dengan birokrat? Marilah kita sebagai birokrat melaksanakan tugas dan fungsi yang sudah diberikan seiring imbalan gaji dan tunjangan. Marilah kita sekuat-kuatnya bekerja untuk kesuksesan organisasi yang pada akhirnya membangun lingkungan, masyarakat dan negara. Marilah kita maksimalkan peralatan yang ada di tangan. Meski lambat, tetaplah membalik tanah dengan cangkul jika belum diberikan traktor. Buatlah perubahan dan tulislah semangat yang membangun. Menulis yang baik bukan berarti manipulatif, tetapi kritik yang disertai solusi. Namun adalah lebih hebat lagi jika kita bisa menuliskan ide-ide brilian serta potret keberhasilan kerja kita untuk menjadi inspirasi bagi orang lain.

 

Ingatlah bahwa kita dibayar oleh pemerintah dengan uang rakyat, bukan untuk berpangku tangan atau mengerjakan urusan yang bukan merupakan tupoksi kita, apalagi untuk menjadi pengamat yang bahkan tanpa sadar membangun citra buruk pemerintah dan negara. Akademisi dibayar untuk mengajarkan hal-hal baik kepada muridnya, pelurusan dari penyimpangan yang terjadi memang merupakan bagian dari tugas pengajar. Anggota parlemen, terlebih yang berada pada oposisi, memang dibayar untuk mengontrol eksekutif. Para jurnalis dan pengamat dibayar untuk membantu pemerintah melalui saran dan kritik. Demikianlah setiap peran bekerja sesuai porsinya. Jangan sampai dicampur aduk atau dibolak-balik.

 

Jika kesan terhadap partai politik cenderung negatif, siapa lagi yang bisa merubahnya jika bukan kader partai tersebut? Jika stigma masyarakat terhadap kepolisian terlanjur jelek, bukankah hanya bisa dirubah dengan pembuktian kinerja polisi sendiri? Saya adalah generasi reformasi yang berhari-hari berdiri di jalanan untuk menjatuhkan Presiden Soeharto. Saya adalah generasi yang dicekoki kritik dan hujat kepada pemerintah orde baru yang berkuasa saat itu. Namun hingga lima presiden berganti, gaya protes yang sama masih tetap ada bahkan ada yang masih dilakukan oleh orang yang sama pula. Saya mendapat pelajaran bahwa jika ingin mengubah keadaan, ubahlah dengan kapasitas yang saya miliki. Setiap pemerintahan di berbagai masa selalu hadir dengan kelebihan dan kekurangannya. Saya belajar untuk mensyukuri pemimpin dan mencari jawaban dari setiap kekurangannya.

 

Bobroknya birokrasi baiklah kita lawan dengan integritas. Citra buruk pemerintah bisa kita balas dengan citra baik pribadi yang walaupun berupa titik cahaya lilin kecil namun jika menyebar akan merubah suasana dan pandangan orang banyak. Itulah cara berjuang birokrat. Jadilah birokrat yang membangun birokrasi. Jadilah anak yang berbakti kepada orang tuanya. Jadilah kacang yang selalu ingat kulitnya. Birokrat yang kreatif, inovatif dan kritis sangat sangat dibutuhkan di setiap elemen saat ini dan di masa depan. Tanpa kreasi dan inovasi maka kinerja birokrasi akan menjadi sangat kaku dan ketinggalan jaman. Tanpa pikiran yang kritis maka birokrasi akan terperosok ke jurang penyimpangan yang selalu dibiasakan. Namun KRITIS bukanlah singkatan dari: mengKRITIk teruS. Salam birokrat!

Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Bidang Penanaman Modal

Satu dekade sudah berlalu sejak disahkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan lebih dari satu dekade pengabdian saya di bidang penanaman modal daerah. Namun pertanyaan tentang kewenangan daerah masih saja nyata di lapangan meski hampir tak pernah diucapkan. Lho, maksudnya? Tak pernah diucapkan karena tidak ada yang bertanya langsung dengan suara, tetapi nyata di lapangan karena selalu saja ada yang melayani penanaman modal, biasanya dengan mengawasi proyek penanaman modal yang seharusnya bukan kewenangannya. Apa sebenarnya kewenangan kota dan kabupaten dalam mengurusi penanaman modal?

Continue reading “Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Bidang Penanaman Modal”

Welcome to The Capitalist Country

Dipublikasi: 2 Juni 2013

Welcome to the capitalist country!

Jika kalimat ini kusebutkan pada konteks Indonesia, maka para nasionalis–setidaknya yang memproklamirkan dirinya–pasti protes. Mungkin marah atau bahkan mengancam menyeret ke jalur hukum. Pancasilais–setidaknya yang mengaku-ngaku–mungkin menuduhku sosialis, fasis atau komunis. Kenapa? “KARENA INDONESIA BUKAN NEGARA KAPITALIS! INDONESIA NEGARA PANCASILAIS!” Begitu rekaan kalimat yang kemungkinan besar mereka teriakkan.

Continue reading “Welcome to The Capitalist Country”

Pameran Daerah, Branding Atau Selling?

Pameran,dalam sepuluh tahun terakhir semakin giat dilakukan oleh pemerintah daerah di Indonesia. Sedemikian giatnya Pemda menggelar dan mengikuti kegiatan pameran, sedemikian giatnya pula beberapa kalangan mempertanyakan manfaatnya atau yang sering disebut feedback. “Apa hasil dari sebuah pameran yang menghabiskan APBD yang tidak kecil itu?” Demikian pertanyaan yang sering dilontarkan.

Continue reading “Pameran Daerah, Branding Atau Selling?”

Mengulik Trik Insentif Pemerintah Daerah

Dipublikasi: 27 Januari 2013

Insentif adalah kata yang sering kita dengar. Paling akrab barangkali dalam konteks pendapatan pekerja. Ya, insentif berarti pemberian bonus atau hadiah. Bagi pegawai, insentif adalah tambahan penghasilan atas imbal jasa yang dinilai lebih. Dalam dunia investasi, insentif adalah pengurangan atau pembebasan biaya pengurusan izin atau fiskal.

Continue reading “Mengulik Trik Insentif Pemerintah Daerah”

11 Tahun Penanaman Modal dalam Curahan Hati

Sebelas tahun saya melayani di bidang investasi Medan. Satu tahun pertama tentunya dihabiskan sebagai masa adaptasi dan belajar di instansi yang kala itu bernama Kantor Penanaman Modal Daerah. Maklumlah fresh graduate, belum pernah jadi pegawai, sekali pegawai jadi pegawai negeri. Tahun kedua kami sudah membuat perkembangan, salah satunya adalah partisipasi dalam kegiatan promosi investasi. Tahun ketiga, kami fokus mempersiapkan penguatan kelembagaan investasi seperti yang diminta dalam Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2006 dan amanah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Survei dilakukan. Format struktur organisasi dan anggaran pun disiapkan hingga terbentuklah Badan Penanaman Modal pada tahun 2009 meski sedikit tergelincir dalam implementasi PP No. 41 Tahun 2007 soal struktur dan nomenklatur.

Continue reading “11 Tahun Penanaman Modal dalam Curahan Hati”

Tanggapan Atas Kajian Alat Transportasi Kota Medan

Lebih dari sepuluh tahun lalu Badan Perencanaan Pembangunan Kota Medan telah memasukkan Mass Rapid Transport (MRT) dalam rencana jangka panjang pembangunan Kota Medan sebagai kota metropolitan. Dalam rentang waktu tersebut, Badan Penanaman Modal Kota Medan juga kerap mempromosikannya pada kegiatan-kegiatan pameran investasi yang diikuti.

Continue reading “Tanggapan Atas Kajian Alat Transportasi Kota Medan”