Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Bidang Penanaman Modal

Satu dekade sudah berlalu sejak disahkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan lebih dari satu dekade pengabdian saya di bidang penanaman modal daerah. Namun pertanyaan tentang kewenangan daerah masih saja nyata di lapangan meski hampir tak pernah diucapkan. Lho, maksudnya? Tak pernah diucapkan karena tidak ada yang bertanya langsung dengan suara, tetapi nyata di lapangan karena selalu saja ada yang melayani penanaman modal, biasanya dengan mengawasi proyek penanaman modal yang seharusnya bukan kewenangannya. Apa sebenarnya kewenangan kota dan kabupaten dalam mengurusi penanaman modal?

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 jelas menyebutkan di pasal 30 (lebih fokus pada ayat 2, 4, 5, 6):

(2) Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali  urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah. 

(4)  Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas provinsi menjadi urusan Pemerintah.

(5) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang  lingkupnya lintas kabupaten/kota menjadi urusan  pemerintah provinsi. 

(6)  Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang  lingkupnya berada dalam satu kabupaten/kota menjadi  urusan pemerintah kabupaten/kota.

Dari ketentuan tersebut kita melihat bahwa ada dua alat ukurnya, yakni berdasarkan lokasi dan jenis kegiatan yang diluar kewenangan khusus Pemerintah (pusat). Apa saja investasi yang menjadi kewenangan Pemerintah selain berdasarkan lokasi? Uraiannya tertera dalam undang-undang yang sama, yaitu pada pasal 30 ayat 7:

(7) Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman  modal, yang menjadi kewenangan Pemerintah adalah : 

a) penanaman modal terkait dengan sumber daya alam  yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko  kerusakan lingkungan yang tinggi;

b) penanaman modal pada bidang industri yang  merupakan prioritas tinggi pada skala nasional;

c) penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antarwilayah atau ruang lingkupnya  lintas provinsi; 

d) penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan  strategi pertahanan dan keamanan nasional;

e) penanaman modal asing dan penanam modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian  yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain; dan 

f) bidang penanaman modal lain yang menjadi  urusan Pemerintah menurut undang-undang.

Cukup jelas, bukan? Bahwa proyek penanaman modal yang bisa diurus oleh Pemerintah Kabupaten/Kota adalah kegiatan yang lokasi proyeknya berada di dalam wilayah kabupaten/kota tersebut. Meski istilah “lokasi proyek” tidak tertera di pasal itu (tetapi muncul di pasal lain), namun seyogyanya pengertiannya tidak sulit. Misalkan Perusahaan X membuka kebun di Kabupaten Langkat. Sudah jelas tanah yang digunakan adalah tanah Langkat, jalan yang digunakan jalan Langkat, tanggung jawab sosial (CSR) nya juga untuk masyarakat Langkat. Jika pun ada limbah dan polusi, yang terkena papar pertama kali adalah penduduk di Langkat. Lalu apa keuntungan dan kerugian yang diakibatkan proyek investasi tersebut bagi warga dan Pemerintah Kota Medan meskipun kantor administrasinya berada di Medan? BKPM sendiri sudah berkali-kali menekankan bahwa yang perlu diperhatikan adalah tentang dimana lokasi proyek berada. Di sanalah kewenangan pemerintah daerah setempat berlaku kecuali yang sudah ditentukan menjadi kewenangan Pemerintah meski lokasinya berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota. Kewenangan yang dimaksud ini mencakup proses pelayanan perizinan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

 

IZIN PENANAMAN MODAL

Dalam Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2015 pasal 4 ayat 1 menyebutkan:

(1) Izin Prinsip diberikan oleh Pemerintah Pusat, PTSP KPBPB, PTSP KEK, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, sesuai dengan kewenangannya.

Kemudian Peraturan Kepala BKPM Nomor 15 Tahun 2015 pasal 13 ayat 2 menyebutkan:

(2) Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke PTSP Pusat di BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP KPBPB atau PTSP KEK sesuai kewenangannya secara dalam jaringan (daring), dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Apabila kita bertanya penjelasan tentang “sesuai kewenangannya” maka kita akan kembali lagi pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasal 30 yang sudah kita baca sebelumnya diatas.

 

PENGENDALIAN

Dalam hal pengendalian pelaksanaan penanaman modal, berbagai Peraturan Kepala BKPM yang mengaturnya, sebagaimana yang terakhir dikeluarkan adalah Peraturan Nomor 17 Tahun 2015, juga selalu disebutkan “sesuai dengan kewenangannya”:

Kegiatan Pemantauan/Pembinaan/Pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal  dilaksanakan oleh BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK sesuai dengan kewenangannya. (Pasal 7, 8, 9 ayat 1)

Perusahaan yang telah memperoleh Perizinan Penanaman Modal, wajib membuat dan menyampaikan LKPM secara berkala dan disampaikan kepada BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, dan kepada Badan Pengusahaan KPBPB apabila lokasi Proyek berada di wilayah KPBPB atau Administrator KEK apabila lokasi Proyek berada di wilayah KEK. (Pasal 12 ayat 1)

Jangan bingung dengan istilah BPMPTSP (Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Nomenklatur itu telah “diubah” melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 menjadi DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) namun pengertian, tugas dan fungsinya adalah sama. Saya menggunakan tanda kutip karena memang tidak ada Peraturan Pemerintah sebelumnya yang menggunakan istilah BPMPTSP, melainkan muncul di Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014.

Kemudian yang menjadi pertanyaan tersisa adalah bagaimana pelaporan LKPM jika lokasi proyek satu perusahaan berada di lebih dari satu kabupaten/kota? Peraturan Kepala BKPM Nomor 17 Tahun 2015 telah mengaturnya dalam pasal 12 ayat 4 :

(4) Perusahaan yang memiliki lebih dari 1 (satu) bidang usaha dan/atau berlokasi di lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) Perizinan Penanaman Modal, wajib membuat dan menyampaikan LKPM untuk masing-masing bidang usaha dan/atau lokasi Proyek (MASING-MASING kabupaten/kota).

 

KESIMPULAN

Praktek di lapangan sering kita temui aparatur penanaman modal suatu kabupaten/kota yang mengawasi proyek investasi yang berada di daerah lain. Hal ini bisa berlangsung karena banyak perusahaan yang belum mengerti sepenuhnya tetapi patuh dan menghormat aparatur yang datang berkunjung. Namun aturan yang ada telah menjelaskan kepada kita bahwa kegiatan pelayanan perizinan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal (pemantauan, pembinaan, pengawasan termasuk penerimaan LKPM) hanya bisa dilakukan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap perusahaan yang lokasi proyeknya berada dalam wilayah kabupaten/kota tersebut.

Khusus mengenai penyampaian LKPM, jika lokasi proyek berada pada wilayah yang lebih dari satu kabupaten/kota, LKPM tetap harus dikirim ke masing-masing kabupaten/kota dimana proyek itu berada. Berbeda dengan kewenangan penerbitan izin investasi yang bila lokasi proyek berada di lintas kabupaten/kota maka menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Singkatnya, LKPM boleh banyak tetapi izin hanya satu. Demikian tulisan ini dibuat untuk dapat mengingatkan kita kembali tentang batas-batas pelayanan dan pengawasan yang dapat kita lakukan dan yang tidak seharusnya kita lakukan dalam urusan bidang penanaman modal. Aparatur yang profesional akan menuai respek dari para stakeholder yang juga profesional di bidangnya. Salam investasi!

Dasar hukum:

  1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
  2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  3. Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal sebagaimana yang telah dirubah dengan Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2016 dan Nomor 8 Tahun 2016
  4. Peraturan Kepala BKPM Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *